Categories
Uncategorized

DINAS KOPERASI UMKM KAB. TABALONG BERKUNJUNG KE LPSE SETDA PROV. KALSEL

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tabalong.

Adapun kunjungan dimaksud diterima langsung oleh Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Muhammad Noor Fuady, S.Kom dan Fungsional LPSE Muhammad Fakhruddin.

Maksud dan tujuan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tabalong ialah untuk melakukan observasi terkait ruangan dan fasilitas yang ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang terletak di Banjarbaru maupun pada Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang terletak di Banjarmasin.

Categories
Uncategorized

BIRO PBJ RAPAT OPTIMALISASI INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022

Dalam rangka optimalisasi Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan Bersama Inspektorat Kalimantan Selatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan menggelar Rapat Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Bertempat di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Fidayeen dan di hadiri oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan Rahmaddin MY beserta jajaran.

Rapat ini juga di dasari oleh diterbitkan surat edaran bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala lKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah.

Maka dari itu nantinya seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diwajibkan minimal sebesar 40 persen dari APBD menggunakan Produk Dalam Negeri.

Hal ini juaga sesuai dengan Arahan Presiden Joko Widodo bahwa perdagangan kita harus meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam negeri), presiden memerintahkan agar target belanja produk dalam negeri (PDN) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tahun 2022 sebanyak Rp. 400 triliun. pengadaan barang/jasa pemerintah harus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi umk dan koperasi, dan mempercepat penyerapan APBD/APBN.

Categories
Uncategorized

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENDAPATKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Untuk kesembilan kalinya, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2021.Penyerahan berita acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kalsel dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Kamis (19/5/2022).

Dalam Sambutannya Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan, APBD Kalsel disusun untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.“Pada 2021 fokus pada penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19,” Ujarnya.

Categories
Uncategorized

STRUKTURAL BIRO PBJ, AHMAD FAUZI, SE, MM MENJADI NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI MEKANISME PEMBERIAN HIBAH SARANA PRASARANA PEERGURUAN TINGGI TAHUN 2022

Pada Hari Rabu, 18 Mei 2022, salah satu pejabat struktural Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ), yaitu bapak Ahmad Fauzi, SE, MM, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dipercaya menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Mekanisme Pemberian Hibah Sarana Prasarana Perguruan Tinggi  Tahun 2022 dengan materi Mekanisme Pemberian Hibah Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi, yang di diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI, bertempat di Hotel Novotel Banjarbaru.  Adapun peserta yang hadir adalah Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Kalimantan, serta acara dilaksanakan secara tatap muka dan  melalui zoommeet.

 Dari paparan yang disampaikan,  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Dasar Hukum bagi Pemprov. KalSel untuk memberikan hibah atau bansos adalah Pergub KalSel Nomor 069 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD.
  2. Persyaratan bagi Perguruan Tinggi Swasta untuk mengusulkan belanja hibah adalah :
  • Menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah.
  • Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
  • Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  • Yayasan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
  • Berdomilisi di wilayah Prov. KalSel.
  • Tidak diberikan terus menerus.
  1. Proses pengajuan hibah untuk perguruan tinggi swasta dimulai dengan pengajuan secara tertulis (disertai dengan proposal) kepada Gubernur atau dapat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) Setda Prov. KalSel, kemudian Biro Kesra melakukan evaluasi usulan hibah tersebut.  Apabila dari hasil evaluasi usulan hibah tersebut dapat disetujui, selanjutnya Biro Kesra mengajukan usulan hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).  Apabila TAPD menyetujui, maka usulan hibah akan dicantumkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang nanti akan dibahas bersama-sama antara pemerintah daerah dengan DPRD, sampai  ditetapkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang APBD.
  2. Setelah hibah berupa uang yang diterima telah direalisasikan, maka PTS wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkannya.  PTS bertanggungjawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah.  Untuk pelaporan penggunaan hibah, PTS menyampaikan kepada Gubernur melalui Biro Kesra Setda. Prov. KalSel dengan tembusan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Inspektorat Daerah.

Adapun pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang meliputi :

  1. Laporan penggunaan hibah.
  2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
  3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Kesra Setda. Prov. KalSel dengan tembusan Bakeuda paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, sedangkan untuk huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

  1. Hibah berupa uang yang diterima PTS dengan nilai sama dengan atau lebih dari 1 (satu) milyar rupiah harus diaudit oleh Akuntan Publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

Dengan apa yang telah dipaparkan, narasumber berharap agar  pemberian hibah kepada PTS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per UU an yang berlaku, sehingga hibah yang diberikan oleh Pemprov. KalSel tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Categories
Uncategorized

Azizatun Azimah ,SE di Tunjuk Sebagai Moderator IHT yang diselenggarakan Biro PBJ

Rabu,(18/05) Dalam kegiatan In House Training (IHT) yang di laksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Rapat Biro Pengadaan barang dan Jasa,dan yang di tunjuk sebagai moderator kegiatan ini adalah Pejabat Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/Pertama Provinsi Kalimantan Selatan Azizatun Azimah ,SE.

Azizatun Azimah ,SE memaparkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas secara profesional dan beretika, serta sebagai upaya memenuhi kompetensi SDM yang sama terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.

Categories
Uncategorized

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV. KALSEL LAKSANAKAN KEGIATAN IN HOUSE TRAINING (IHT)

Rabu, (18/05) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan laksanakan kegiatan In House Training (IHT). Hal ini ditujukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap dalam pelaksanaan tugas secara profesional dan beretika, serta sebagai upaya memenuhi kompetensi SDM yang sama terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.Kegiatan ini nantinya dilaksanakan secara rutin setiap 1 bulan sekali pada minggu kedua hari Rabu.

Pada In House Training (IHT) kali ini yang bertindak sebagai narasumber adalah Pejabat Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/Muda Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Azwar Nafarin,SKM dengan materi pembahasan soal materi sertifikasi tingkat dasar dan juga kegiatan ini di mederatori oleh Azizatun Azimah ,SE Selaku Pejabat Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa/Pertama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan .

Kegiatan ini di ikuti oleh seluruh ASN dan tenaga kontrak lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar terwujudnya SDM yang kompeten dan berkualitas dalam upaya menunjang Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih baik lagi.

Dalam sambutannya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan DR.Rahmaddin MY A.Ks M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program sharing knowledge di lingkungan Biro Pengadaan barang dan Jasa dengan mengoptimalakan potensi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ sebagai trainer/fasilitator.

“Maka dari itu kepada seluruh ASN dan Tenaga Kontrak di Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini agar menyimak dan mempelajari dengan sebaik-baiknya demi terciptanya SDM Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas serta professional”Ungkap nya.

Dan dipenghujung kegiatan In House Training (IHT) ini di tutup dengan tanya jawab dari para peserta dengan narasumber.

Categories
Uncategorized

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Berhasil Memperoleh Penghargaan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil memperoleh penghargaan terbaik kedua dalam penyelenggaraan tata kelola manajemen ASN sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. H. Syamsir Rahman MS, pada giat rapat Koordinasi Kepegawaian se-wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN di Palangkaraya.

Sumber daya manusia merupakan aset penting dan berperan sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan instansi, sehingga harus dikelola dengan baik melalui manajemen ASN.

Menurut Dessler, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengkompensasi karyawan dan untuk mengurusi relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan keadilan.

Selamat untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, semoga dengan penghargaan ini menambah motivasi bagi instansi lain untuk terus dapat mengembangkan, memelihara, mengelola dan menetapkan sumber daya manusia yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan individu dan instansi.

Categories
Uncategorized

BIRO PBJ MENGADAKAN RAPAT PEMBAHASAN PRA RKA

Rapat pembahasan pra RKA merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Rapat Pembahasan pra RKA-SKPD Tahun 2023, dipimpin oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa DR. Rahmaddin MY, A.Ks,M.Si, di ruang Rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa Lantai II Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh semua pejabat Struktural Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rapat, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa memberikan berbagai arahan yakni terkait penambahan jasa layanan internet pada kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga menambahkan untuk melakukan sosialisasi dan juga pembinaan terhadap penyedia. Selain itu agar dapat menambahkan dokumentasi/publikasi kegiatan di media cetak serta biaya cetak spanduk/banner.

Sebelum menutup rapat pembahasan hari ini, tak lupa Karo Pengadaan Barang dan Jasa juga menegaskan bahwa untuk pelaksanaan Rakortek akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022.

Categories
Uncategorized

BIRO PBJ SETDA PROV. KALSEL IKUTI SOSIALISASI PERATURAN BIDANG KEPEGAWAIAN

Kamis (12/05) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ikuti Sosialisasi Peraturan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ,yang bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel.

Categories
Uncategorized

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV. KALSEL BESERTA JAJARANYA HADIRI HAUL DATU KELAMPAIAN

Kamis (12/05) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan DR Rahmaddin MY A.Ks M.Si beserta seluruh jajaran hadiri Haul Akbar Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Datu Kelampaian).

Selain itu juga Biro Pengadaan Barang dan Jasa sekretariat daerah provinsi Kalimantan Selatan turun kejalan untuk membagikan makanan kepada jema’ah haul Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Datu Kelampaian).