Bertempat di Aula H Maksid Sekretariat Provinsi Kalimatan Selatan, Rabu (02/06), Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimatan Selatan gelar Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa se-Kalimatan Selatan yang .Kegiatan yang di ikuti oleh seluruh UKPBJ Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan ini dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembagunan Setda Kalsel Syaiful Azhary dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimatan Selatan Rahmaddin MY.

Dalam sambutan Pj Gubernur Kalimatan Selatan  Safrizal ZA yang dibacakan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembagunan Setda Kalsel Syaiful Azhary mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah terus mendapat perhatian dan sorotan dari berbagai pihak. perhatian dan sorotan ini memang wajar, karena alokasi anggaran untuk belanja barang dan jasa ini sangat besar.

 Lebih lanjut ia menyampaikan berdasarkan catatan LKPP, alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa dalam apbn tahun 2021 mencapai 1.214 triliun atau 52,1 persen dari total apbn. sementara itu, alokasi anggaran penagadan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan selatan mencapai 1,8 triliun    atau  34 persen dari total apbd tahun anggaran 2021.

“Data ini menunjukkan betapa besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. karena itu, manajemen pengadan barang/jasa  secara ketat. dalam setiap proses dan mekanisme pengadaan, tentu saja diperlukan pemahaman yang baik terhadap aturan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.”Ungkapnya.

Syaiful Azhary menambahkan resiko pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai aturan, tidak hanya berdampak buruk terhadap hasil pengadaan, tetapi juga bisa berisiko secara hukum. hampir sebagian besar operasi tangkap tangkan (ott) oleh kpk, berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

“karena itu, jangan main-main dengan pengadaan barang/jasa. laksanakan manajemen yang tepat dalam semua mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga pengadaan barang dan jasa  di kalimantan selatan, membuahkan hasil pengadaan yang berkualitas.”Ujarnya.

Untuk itu Syaiful menghimbau pembenahan kelembagaan, sistem dan SDM pengelola pbj harus terus dibenahi dan ditingkatkan. berdasarkan data dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa  Setda Provinsi Kalimantan Selatan, masih ada beberapa daerah kabupaten yang belum memiliki pejabat fungsional pengelola PBJ.

“Oleh karena itu, melalui rakornis ini, saya minta kepada kepala biro pbj setda provinsi kalsel dan daerah kabupaten/kota yang tingkat kematangannya masih rendah, agar melakukan koordinasi yang intensif dan konsolidasi yang terarah.”Ujarnya diakhir Sambutan.