Kategori
Uncategorized

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah melaksanakan Bimtek dalam rangka Pembinaan bagi Penyedia dan Pengelola Pengadaan Parang/Jasa Pemerintah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah melaksanakan Bimtek dalam rangka Pembinaan bagi penyedia dan pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bertempat di aula hotel Roditha  Banjarbaru, Selasa (15/11/2022).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan selatan Ir.Roy Rizali Anwar, ST.,MT dan yang bertindak sebagai narasumber adalah Mudjisantosa, SE, MM.

Dalam sambutanya Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar berharap semoga Bimtek ini dapat memperkaya pengalaman, menambah wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi kalimantan selatan.

Ia berharap kiranya Bimtek dapat meningkatkan pengadaan barang dan jasa yang mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional, dan tentunya berperan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan kesejahteraan perekonomian masyarakat Selasa

Lebih Lanjut Roy mengatakan, dalam seluruh tahapan proses pengadaan harus dilakukan dengan seksama dan teliti, menekankan hasil yang sepadan atau lebih dari nilai manfaat uang (value for money) dan akan dapat terlaksana jika memegang enam prinsip.

“Enam prinsip pengadaan dimaksud yakni tepat secara kualitas, tepat dalam jumlah, tepat harga, tepat penyedia, tepat lokasi dan tepat waktu,” Ungkapnya

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmadin menyampaikan dasar serta target pelaksanaan Bimtek yang diikuti oleh 110 peserta terdiri dari penyedia dan pengelola dari seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan.

“Bimtek kita laksanakan berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, serta Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang pembinaan pelaku usaha Pengadaan barang/jasa pemerintah,” sebutnya.

Lalu, hasil yang diharapkan dari Bimtek ini, mewujudkan tertib penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa.

Kemudian mendorong praktek pengadaan barang/jasa yang baik dan menekan kebocoran anggaran, sehingga setiap uang yang dibelanjakan memiliki ketepatan yang dapat diukur dari aspek kualitas, biaya, jumlah, waktu, dan penyedia.

“Tentunya kita menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa,” harap Rahmadin.

 

Kategori
Uncategorized

BIRO PBJ PROV. KALSEL MENGGELAR RAKORDA UKPBJ se- KALIMANTAN SELATAN

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syaiful Azhari menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan di salah satu hotel di Banjarbaru.

“Kehadiran kita dalam Rakorda ini, mencerminkan suatu kesungguhan, tekad dan keseriusan kita, untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan, demi terwujudnya manajemen pengadaan barang/jasa yang lebih baik,” sebutnya, Selasa (9/8/2022).

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan yang cukup besar dalam menggunakan keuangan negara, baik dalam APBN maupun APBD.

“Hampir seluruh kegiatan pemerintah melibatkan pengadaan barang/jasa, sebagai upaya kita untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perikanan, pertanian, meningkatkan pelayanan dan membangun sektor-sektor lainya,” lanjutnya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah memiliki pejabat fungsional PBJ sebanyak 21 orang, dari jumlah kebutuhan sebanyak 30 orang, kematangan UKPBJ sudah level 3 proaktif dan indeks tata kelola pengadaan dengan nilai 90 predikat baik.

Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sudah jauh lebih baik, apalagi sudah didukung oleh sistem elektronik. Lalu, pengadaan sekarang ini lebih cepat, lebih transparan dan akuntabel, melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah mengaplikasikan e-katalog lokal berupa produk kain sasirangan. Sejak tahun 2021 yang lalu juga telah diluncurkan Bela Pengadaan, dan SPSE 4.4 yang mengharuskan penerapan aplikasi e-katalog.
Kategori
Uncategorized

Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melakukan sosialisasi penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Rumah Teman dan Sila Praja Bergerak di Gedung Idham Chalid Banjarbaru.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat dilakukan melalui dua inovasi yaitu Rumah Teman dan Sila Praja.

“Gunakan inovasi ini dengan optimal agar terhindar dari praktik-praktik yang melanggar aturan seperti mengambil keuntungan dari setiap pengadaan pemerintah,” arahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan oleh Kepala Biro PBJ, Rahmadin, Rabu (7/9/2022).

Lanjut, sejalan dengan Inpres Nomor Dua Tahun 2022 yang disampaikan oleh Presiden dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Maka segera harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di mana anggaran pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalsel 40 persennya harus dialokasikan untuk produksi dalam negeri,” sebut Rahmadin.

Sementara permasalahan pengadaan barang dan jasa merupakan hal krusial, sebagaimana kasus pengadaan barang jasa merupakan kasus kedua yang ditangani oleh KPK.

“Untuk itu kita berinisiatif memberikan bantuan penyelesaian masalah di SKPD, mulai dari perencanaan, kesiapan pengadaan sampai pada pelaksanaan pengadaan,” lanjutnya.

Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber, pertama dari Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan oleh Yuni Indriaswary Barito dan kedua dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan oleh Cahya Wening.

Peserta sosialisasi ini diikuti oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kategori
Uncategorized

Rapat Tim P3DN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Kamis (28/7/22), Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, DR. Rahmaddin MY, A.Ks.,M.Si beserta pejabat struktural Biro Pengadaan Barang dan Jasa menghadiri Rapat Tim P3DN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Ruang Rapat H. Aberani Sulaiman, Lantai III Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.


Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ir. Roy Rizali Anwar, ST, MT menuturkan bahwa semua SKPD harus melaksanakan transaksi di Katalog Lokal sesuai dengan Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 00783 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 027/01118-PPBJ/BPBJ.


Selanjutnya beliau menambahkan bahwa ke depannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengambil Langkah-langkah sebagai berikut; (i) semua penyedia UMKM di bawah binaan Dinas Koperasi, agar dapat dimasukkan sebagai penyedia di Katalog Lokal; (ii) semua penyedia UMKM yang sudah terdaftar di katalog Lokal agar TKDN nya dapat diproses, dan untuk itu diharapkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat memfasilitasi. Sehingga pada saat evaluasi ke-2 di Bulan Oktober 2022 sudah dapat kita lihat progresnya.

Kategori
Uncategorized

M. Kasman, S.P.,M.P., CCMS Jafung Biro PBJ Setda Prov. Kalsel Menjadi Narasumber di Expo Center (JEC) Yogyakarta

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah melakukan percepatan pengembangan sistem untuk e-procurement dan penerapan e-purchasing yang berbasis e-catalogue untuk menciptakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang terbuka, efisien, cepat dan mudah, PT. Ferry Agung Corindotama (FERACO) didukung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) segenap stakeholder terkait baru saja menggelar kembali The 7th Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2022 yang diselenggarakan pada 20-21 Juli 2022 di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, beriringan dengan The 3th Hospital Procurement Forum & Expo (HPFE) dan The 1st Agriculture Procurement Forum & Expo (APFE).  The 7th Government Procurement Forum and Expo 2022 serta danAgriculture Procurement Forum &Expo (APFE) 2022  mengangkat tema “Acceleration of Indonesia Economic Recovery with Innovative Procurement Process Through The Development of E-catalogs and Domestic Innovation Products”.  GPFE, HPFE  dan AFE 2022 ini  menghadirkan para narasumber ahli pengadaan barang dan jasa serta pameran produk dari berbagai perusahaan penyedia di seluruh Indonesia, baik yang sudah terdaftar maupun sedang berproses dalam e-catalogue nasional, sektoral, maupun daerah.

Diantara deretan narasumber tersebut adalah M. Kasman, S.P.,M.P., CCMS., merupakan Pengelola PBJ Ahli Madya dari Biro PBJ  Setda Prov. Kalsel yang menyajikan Materi : Pengadaan dan Kontrak Untuk Pupuk dan Sharing Session “Persyaratan dan Evaluasi Pengadaan Benih”

Forum dan expo ini merupakan ruang untuk menjalin sinergitas pemerintah dan pelaku usaha nasional untuk berperan serta meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta ketahanan
ekonomi nasional. Forum dan Expo ini juga bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sebagai langkah perbaikan akibat pandemi dan peningkatan pelayanan publik melalui sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah

Kategori
Uncategorized

Biro PBJ Hadiri Rapat Kordinasi Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Rabu (20/7/22), Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa,Noor Khalidah, S.Sos.I mewakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Kordinasi Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Gedung KH. Idham Khalid Kawasan Perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Radikalisme menurut Kartodirdjo (1985) dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan.Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Hafid (2020) menjelaskan bahwa gerakan radikalisme adalah sikap atau semangat yang membawa pada tindakan bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mapan dengan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman baru.

Rapat Koodinasi tersebut dimaksud agar ASN memahami dan menjauhi sikap radikalisme, dengan terus memelihara dan memperjuangkan 4 (empat) konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Kategori
Uncategorized

Kunjungan Kerja UKPBJ Tapin

Senin (18/7/22), Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi, Muhammad Noor Fuady, S.Kom dan Trainer LPSE, Muhammad Fakhrudin mewakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja dari UKPBJ Tapin, bertempat di Kantor LPSE Banjarmasin. Adapun maksud dan tujuan UKPBJ Tapin dalam rangka konsultasi terkait standart atau spek teknis dan biaya pengadaan server dan perangkat lainnya guna pengusulan anggaran pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tapin.

Kategori
Uncategorized

Rapat Internal Pembahasan Data Indikator Kinerja Kunci (IKK) terkait P3DN

Selasa (19/07/22), Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Drs. Khairil Anwar, SE, MM mewakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memimpin Rapat Pembahasan Data Indikator Kinerja Kunci (IKK) terkait P3DN yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural Biro Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Lantai II kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah tidak.

Indikator Kinera Kunci (IKK) terkait P3DN akan dicantumkan di dalam target kinerja karena IKK sendiri berhubungan dengan cascading dan pohon kinerja. Selain itu IKK juga mencantumkan target masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sehingga perlu dibahas secara komprehensif apakah IKK terkait P3DN melekat atau bertempat di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kategori
Uncategorized

Kunjungan Kerja/Studi Tiru Pelaksanaan katalog Lokal PBJ dari Setda Kab. Murung Raya (Kalteng)

Rabu (13/07/22), Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, DR. Rahmaddin MY, A.Ks.,M.Si di damping Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa menerima kunjungan kerja/studi tiru katalog lokal PBJ dari Setda Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Lantai II kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Rombongan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah berjumlah 7 (tujuh) orang dan dipimpin oleh Aryseptho selaku Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa. Adapun Aryseptho menyampaikan maksud dan tujuan dalam rangka menimba ilmu dan pengalaman. Karena sampai saat ini Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah belum melaksanakan katalog lokal.
 

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, DR. Rahmaddin MY, A.Ks.,M.Si menyampaikan bahwa Biro PBJ siap untuk berbagi ilmu seputar pengalaman dari awal melaksanakan katalog lokal juga melakukan simulasi atau tutorial pembuatan etalase mengingat saat ini Katalog Lokal Biro PBJ tidak hanya kain sasirangan saja melainkan sudah ada 13 etalase dan yang terbaru ada 3 etalase tambahan yang sudah dimasukkan ke dalam Katalog Lokal yaitu PJU, Powerthresher dan peralatan kantor.

 

“Kami berharap selesai dari pertemuan hari ini Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah sudah dapat gambaran bagaimana cara membuat etalase dan ada gambaran pula penyedia mana saja yang nantinya akan diundang pada saat bimtek untuk dapat dibina dan dibantu mendaftarkan usahanya pada katalog lokal” paparan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, DR. Rahmaddin MY, A.Ks.,M.Si.

Kategori
Uncategorized

Biro PBJ Hadiri Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD

Selasa (12/07/22), Kepala Bagian Pedampingan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Kepala Sub Bagian Sumberdaya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa mewakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD yang bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Disampaikan di dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD bahwa pentingnya realisasi belanja dan pendapatan karena itu menjadi tolok ukur keberhasilan penyelemggaraan pemerintah. Rapat tersebut dimaksudkan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.